EKONOMI DOWN JIKA LOCKDOWN

JOKOWI PANCEN OYE, LOCKDOWN NO WAY

Ditulis : Saiful Arif                                      PAK : Penyuluh Anti Korupsi

Rasanya ingin saya ungkapkan semuanya tentang kehebatan sosok pemimpin kita saat ini. Betapa tidak, berbagai macam isu yang memojokan, memfitnah dan bahkan nyinyir bicara tanpa fakta dan data yang akuntable. Namun semangat beliau dalam menghadapi isu-isu nasional dan bahkan isu internasional pun beliau hadapi dengan cara yang arif dan santun. Saya yakin beliau adalah sosok pribadi budaya jawa yang selalu mengedepankan akhlak dan tata krama (budi pekerti). Pidato beliau di acara GM Jokowi memberikan jawaban dari berbagai macam isu yang telah dilekatkan pada dirinya. Mulai dari isu “Anak PKI”, isu “Antek Asing” dan yang lainnya yang sangat menusuk batin dan perasaannya.

Beban berat tidak hanya dipikul dipundaknya tentang tugas-tugas negara ini, namun beban secara moral dan spiritual sepeninggalan ibunda tercinta Sujiatmi Notomiharjo bagaikan duka yang mendalam dan tiada tara. Pemakaman ibunda tercinta pun tidak ada acara khusus untuk mengawal kepergian ibunda tercinta. Bahkan beliau sendiri yang memakamkan bersama keluarga untuk menepis isu tentang kejadian nasional yaitu merebaknya wabah pandemic CONVID 19 yang harus menerapkan system social distant atau jaga jarak antar manusia lainnya.

Kasus virus corona ini semakin lama bagaikan bola salju yang menggelinding kearah negeri tercinta. Bukannya semakin meredah dan kecil, namun semakin besar dan liar, seliar mereka yang sengaja ingin membuat negeri ini kacau tak terkendali. Bahkan jika perlu penetapan aturan pemerintah ini akan menyebabkan terjadinya chaos seperti di negara lainnya yaitu India. Kekacauan dan huru-hara terjadi juga dinegara seperti Italia. Negara yang terkenal dengan ekonomi yang kuat dengan tingkat Pendidikan tinggi yang mumpuni. Namun dengan adanya kasus virus corona ini sekarang menjdi negara yang kacau bahkan Bar-Bar yang sulit diatur.

Kasus menjangkitnya virus corona ini telah banyak negara-negara lainnya membuat keputusan yang tidak masuk akal. Tetapi harus diambil untuk mengantsipasi penyebaran yang luas dan massive. Saudi Arabia contohnya yang mengisolasi diri untuk beberapa pekan kedepannya agar kontak fisik antar sesama bisa dihindari yaitu menggunakan sisitim LockDoown. Mungkin di negara-negara sebagian di bumi ini bisa menerapkannya karena masyarakatnya mempunyai tingkat kesabaran dan kepedulian tinggi. Bahkan jika dilihat lebih mendalam lagi yaitu ekonomi yang kuat. Sehingga walaupun mereka tidak bekerja, namun masih bisa bertahan dengan tabungan mereka di Bank-Bank tertentu. Lalu, bagaimana dengan Indonesi?

Presiden Jokowi telah berbikir dan berliterasi dari beberapa Menteri luar negerinya yang selalu mengamati perkembangan virus corona ini. Untk mengambil kebijakan secara Holistik atau komprehensip pada sebuah negara seperti Indonesia tentu sebuah hal yang sangat sulit sekali. Maka melaluhi teleconference dengan para bupati dan wali kota se Indonesia mengingatkan bahwa jangan sampai pengambilan kebijakan akan membawa dampak buruk bagi yang lainnya. Kebijkan yang diambilnya dalam kasus CONVID 19 ini harus benar-benar dihitung tentang kerugian berapa banyak tukang becak yang nganggur, berapa banyak kuli bangunan yang tak berpenghasilan lagi, para petani (tak mampu pergi ke sawah) dan lain sebaginya. Maka Jokowi selalau berpikiran demikan. Sebab jika dilakukan isi LockDown maka secara otomatis peraturan keluar rumah adalah harus diterapkan dengan segala resiko dan konskuensinya. Kondisi seperti ini yang mengharuskan semua orang tetap tinggal dirumah tanpa melakukan aktivitas tertentu kecuali diam dan diam sampai batas pengumman dicabutnya peraturan LockDown tersebut.

Jokowi telah melakukan hitungan secara rinci sekali dampak dari implementasi LockDwon tersebut akan terjadi turunnya laju pertumbuhan ekonomi. Sector pengadaan barang dan produksi akan banyak terganngu karena tidak ada pekerja yang masuk kerja akibat peraturran Lockdown tersebut. Dari sisi sosial masyarakat bahwa tidak mungkin bisa memuaskan pihak lainnya. Mereka kaum rakyat kecil menggantungkan dirinya pada suatu pekerjaan harian agar mereka bisa makan dan punya uang. Bayangkan jika pemerintah mengingikan cara demiakian. Maka banyak rakyat kita yang kelaparan dan bebuat Bar- Bar alias berbuat jahat dengan melakukan penjarahan pada kebutuhan pokok yang sanagt dibutuhkannya. Namun, tanpaknya berbeda dengan politikus dari Gerinda Fadli Zon yang mengatakan bahwa Indonesia perlu menerapkan sistim LookDown karena keadaan sudah darurat. Ucapan kadang memang tak sama dengan niat hati yang tulus dan baik. Rupanya ada udang dibalik rempeyek yang sering bikin pernyataan kontroversial dengan presiden Jokowi. Isu tentang gaya pidato pesiden pun tak luput dari gaya yang meniru gaya Prabowo yang selalu berapi-api dalam penyampainnya. Padahal saat itu presiden begitu geram melihat tingkah laku beberapa politisi yang secara sengaja ingin merusak keharmonisan bernegara dan bebangsa. Lontaran pernyataan yang kadang berbenturan dengan fakta yang ada telah menggiring opini public untuk membenci kebijakan-kebijakan pemerinth saat ini.

Biduk layer perahu Jokowi sudah lama diatur untuk memasang para tokoh bangsa yang siap melakukan bersih-bersih di setiap sectoral ataupun setruktural keperintahan menuju Indonesia bersih dn maju. Jokowi sadar jika Lockdown diterapkan maka akan terjadi benturan tiga hal yaitu Sosial, kultural dan spiritual. Secara sosial adalah bahwa negara kita mempunyai ciri khas soaial yang berbeda-beda dengan negara lainnya. Misalnya tentang kedisiplinan atu ketepatan waktu, ketaatan peraturan pemerintah dan bahkan tingkat Pendidikan. Oleh karena itu mustahil menerapkan sistim negara lain untuk dilakukan di negara kita. Slogan bangsa kita adalah kita butuh orang lain. Sementara sisi kultural atau budaya sangat berbeda pula. Budaya yang ingin selalu mendahulukan kepentingan orang lain sangatlah melekat di budaya orang timuur ini seperti Indonesia. ingin selalu bertemu dan bertegur sapa dengan yang lainnya. Bahkan ingin setiap saat bercengkrama dengan tetangga tu ngobrol yang lainnya. Dari sisi relegius adalah banyaknya aliran agama kita yang selalu menggunakan metode berkumpul untuk melakukan kontak menyampaikan sesuatu dengan caraa bertatap muka (face to Face). Tidak mungkin mengajurkan tidak berkupulnya jamaah dalam melakukan aktivitasnya seperti pengajian bersama-sama. Jika hal ini dilakukan maka secara syariat juga tidak benar salain itu  bagi para jamaah tentu ini sangat ironis dan menyedihkan dan harus dilawan untuk mengembalikan hak para warga yang melakukan aksi kumpul bersama dalam cara keagaaman. Masyarakat yang di suruh diam dirumah tidak melakukan aktivitas pekerjaan tidak akan dapat penghsilan untuk mencukupi bagi keluarganya.

Maka denga relitas yang ada sampai sekarang adalah mem biarkan masyarakat bekerja seadanya dengan tetap jaga jaak dengan yang lainnya. Langkah dan upaya ini pun diterapkan pada para pekerja di seluru tanah air kita. Mereka adalah penggerak roda perekonomian kita yaitu para buruh-buruh pabrik. Jika mereka di lockdown, apa yang terjadi?. Perusahaan macet produksi dan menghasilkan barang konsumsi yang sangat dibutuhkan oleh masyrakat sekitarnya. Perusaan akan dirugikan milyaran rupiah jika perusaanya tidak broperasi beberapa hari jika kebijakan lockdown ini diberlakukan. Untung bapak Jokowi dapat memahami isi ini sejak lama sekali. Jangan sampai kebijakan lockdown mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang sekarng kita rasakan walupun tidak terlalu signifikan. Perusahaan juga tidak terlepas dari faktor pekerja pabrik. Jika pakerja adalah salah satu faktor dari berdirinya perusahaan tentu ini merupakan sklala prioritas. Maka keputusan untuk melakukan sistim Lockdown di Indonesia karena kasus CONVID 19 ini “DITOLAK” oleh presiden kita sebagai antisipasi akan terjadi penurunan di sector pendapatan per kapita oleh negara kita dan juga penurunan pendapatan ditingkat keluarga.

Kebijakan presiden tidak hanya cukup itu saja untuk membuat negeri ini kondusif dari opini-opini miring para pembenci pemerintah sekarang yaitu memberikan keringanan jangka waktu pembayaran suku bunga pembelian barang atau property kepada masyarakat selama setahun. Dilarangnya perusahaan menggunakan jasa penagihan kepada para pembeli (masyarakat). Sementara itu, Jokowi juga memberika pembayaran listrik secara “GRATIS” bagi masyarakat miskin dan menegah yang mempunyai daya listrik di rumah mulai 450 VA (gratis 100) dan juga 900 VA (gratis 50%). Kebijakan inipun menjadi ramai dikalangan masyarakat turutama di kaum nyi-nyir yang ingin selalu memanfaatkan opini public menjatuhkan martabat pemerintah. Bagaimana dengan yang mengguakan token? Tentunya pemerintah sudah meyiapkan bagaimana hitung-hitngan listrik versi token tersebut.