CORUPTION PERCEPTION INDEX (CPI)

CORUPTION PERCEPTION INDEX (CPI)

Penulis : SAIFUL ARIF

Sedih dan kecewa ketika aku melihat data dan fakta tentang kenyataan bahwa Transparency International kembali merilis Corruption Perception Index (CPI) yang ke-24 untuk tahun pengukuran 2019. CPI 2019 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Sementara di halaman depan situs resmi JAGA milik dari KPK memberikan gambar dan warna tentang daerah yang masih menunjukkan tingkat korupsi. Warna merah 0% - 25% masih ada yaitu di daerah Indonesia timur (Maluku dan Papua Barat), warna kuning 25% - 50% di pelopori daerh Aceh, NTT, Sulawesi Tenggara dan Papua, warna Biru 50% - 75% di daerah Sumatera (kecuali Aceh), Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan dan warna Hijau 75% - 100% yaitu pada daerah propinsi Riau dan Gorntalo.

Namun yang masih menjadi pemikiran saya adalah CPI dari rata-rata ASEAN masih posisi 46 menuju ke 100 dan secara Global 43 dari 100. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama bahwa perjuangan demi perjuangan dalam pemberantasan korupsi tentu masih harus ditingkatkan Kembali. Kepatutan seorang pemimpin menjadi pilar utama dalam elakukan Gerakan massive sebagai pioneer pemipin bangsa. CPI atau Indek persepsi Korupsi (IPK) mungkin bisa dinaikan atau tekan apabila setiap individu menyadari bahwa bahaya korupsi bisa dirasakan di semua sector (ekonomi, Kesehatan, penididikan, lingkungan dn sosial masyarakat).

Namun demikin walaupun banyak pihak pejabat public tahu dan juga masyarakat umun tahu bahwa dampak korupsi demikian menyakitkan, tetapi mereka justeru akan terus dan terus melakukan perbuatan tersebut. Mereka menganggap  hal yang baisa, tetapi jika merekaa melakukan secara kelompok bahkan secara structural. Lihatlah dana desa yang digelontorkan oleh pmerintah egitu besar hingga  untuk pembangunan bagi desa tertinggal. Dalam riset Transarancy Indonesian kenaikan CPI tahun 2019 sebesar 40 masih dibawah Malaysia - 53, Brunai Darussalam - 60 dan Singapura mencpai 83. Fakta ini menjadikan PR dan kerja keras bersama-sama untuk menaikan IPK di atas negara tersebut. Transparansi dan kejujuran pihak penyelenggara pemerintahan baik pusat, daerah I dan II sampai ke tingkat pedesaan hingga RW dan RT. Sebagai contoh pada tingakt RT tentang implementasi kejujuran adalah saat pendataan rakyat yang mendapatkan bantuan peristiwa pandemic COVID 19 oleh pemeritahan pust yaitu sebesar RP. 600.000 per bulan Selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni. Namun saat pendatan warga dilakukan oleh RT dan perangkat lain hanya menunjuk keluarga dan para sahabat mereka, hingga nilai dan rasa keadilan menjadi terbengkalai.

Butuh kejujuran dan integritas yang tinggi juga kesadaran diri bahwa tidak semuanya harus mendapatkan uang walaupun terkadang menyalahi aturan. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat hingg BPD juuga pendamping desa mampu membuat program desa yang effektif juga efisie yang dapat mesejahterakan rakyatnya. Tentu semua bisa dicapai dengan kejujuran juga kesejajarn yang tinggi.                      

#salamintegritas

#salammastersay