KONTEKS NASIONAL : INDONESIA SAKIT

Dalam era globalisasi, "penyakit dunia" dengan cepat menjalar ke berbagai negara lain, terutama negara-negara yang belum menguasai sains dan teknologi maju. Indonesia dewasa ini bagaikan orang sakit. Hampir seluruh pesendian tulang-tulangnya terasa ngilu. Ada tanda-tanda hanyut menjadi korban globalisasi, jika kita tidak cepat mengobatinya. Beberapa gejalanya antara lain adalah:

DEMOKRASI SAKIT

Demokrasi bukanlah obat mujarab bagi semua penyakit pernerintahan. Demokrasi hanya menyediakan kesempatan dan peluang terbaik untuk membangun kehidupan yang baik, bermartabat, dan terhormat, dengan tawaran prinsip keterbukaan, kesamaan, dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan masing-masing. Demokrasi juga mewajibkan saling menolong, meringankan beban, serta bersama-sama dalam mene,gakkan kebaikan dan memberantas kerniskinan, kebodohan, dan ketidaknyamanan. Karena itu, demokrasi tidak akan berguna tanpa moral, kejujuran, kecerdasan, dan profesionalitas dalam menangani berbagai masalah.

Masalahnya, lahan kegiatan kerja demokrasi sebagian besar adalah politik. Demokrasi berarti kekuasaan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Rakyat menyatakan kehendaknya dan rakyat pula yang memutuskannya. Dalam konteks ini, Indonesia sedang mengalami politik sakit (political neurosis). Rakyat Indonesia sudah habis dipeta-petakan menurut partai politik. Dulu, pada zaman Yunani Kuno, demokrasi berarti model pernerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks negara Indonesia konsep itu tak sepenuhnya berlaku. Ini diakibatkan jumlah rakyat yang semakin banyak, maka dalam sistern demokrasi di Indonesia., rakyat tidak dapat menyuarakan aspirasinya secara langsung. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil rakyat. Karena itu demokrasi di Indonesia menganut sistern "demokTasi melalui nerwakilan, dalarn permusyawaratan"

Namun, 'implementasi konsep demokrasi yang tersebut tidak berjalan mulus. Wakil rakyat, baik dalam lembaga legislatif (DPR) maupun lembaga eksekutif (para pejabat pemerintah), belum juga dikatakan sepenuhnya mewakili rakyat. Hal ini disebabkan mekanisme keterpilihan mereka sebagai wakil rakyat, nyaris semuanya, diusung oleh partai politik tertentu. Sehingga setelah terpilih peranan mereka terpecah antara mengemban tugas sebagai wakil rakyat sekaligus terikat dengan etika balas jasa terhadap partai politik yang mengusungnya. Dalam banyak kasus ditemukan loyalitas wakil rakyat kepada partai politik yang mengusungnya lebih besar ketimbang loyalitas terhadap rakyat. Apalagi dalam konteks ini partai politik tersebut memunyai kekuatan untuk memanggil kembali (recall) wakil rakyat yang diusung apabila kinerjanya dianggap kurang memberi kontribusi yang signifikan terhadap partai politik bersangkutan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa wakil rakyat tetap mewakili kepentingan partai politik (atau golongannya). Fenomena ini jelas menyalahi etika politik yang diajukan para pendiri negara ini. Begitu terpilih sebagai wakil atau pemimpin rakyat, loyalitas pada partai politik mesti berakhir dan loyalitas pada rakyat dan negara segera dimulai. Berpijak pada realita ini cukup beralasan apabila ditegaskan bahwa system politik Indonesia dewasa ini adalah semu dan simbolik belaka. Hal ini diperparah oleh aturan perundang-undangan yang mengesahkan bahwa para wakil rakyat tersebut tidak hanya mewakili kepentingan partai secara politik, tetapi mereka menjadi donator tetap partai dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mernbayar partai politik.

ILMU SAKIT

Masyarakat Indonesia terjebak dalarn perangkap knowledge of expert, yaitu menghargai dan mengagurni bidang-bidang keahlian dari ahlinya secara individual. Bidang-bidang keahlian itu tidak diikat dalarn senyawa yang kokoh. Bidang-bidang keahlian itu hanya diakumulasikan bagaikan turnpukan beras tanpa perekat. Sehingga ketika dijadikan landasan pernbangunan, gunungan beras itu langsung arnbrol berserakan. Seiring dengan itu, dalarn mengambil berbagai keputusan serin menggunakan dismal science, yaitu sudut pandan sernpit yang dijadikan solusi untuk mernecahka masalah keseluruhan. Misalnya, untuk Mengatas ketidakmampuan membayar uang sekolah anak langsung dikucurkan BOS, bantuan operasiona sekolah. Jadi, sifatnya reaktif, karitatif, dan parsial.

Oleh karena itu, di samping ilmu spesialisas berbagai bidang keahlian, sangat diperlukan keahlian baru, yaitu ilmu kemanusiaan seutuhnya (the knowledge of humanity), diperlukan juga ahli menyusun pernbangunan kehidupan secara kesel ruhan (a specialist of the construction of the whole life Untuk mewujudkan hal ini tidak hanya memerlukan riset akademik (knowledge inquiry) semata, mewakili tetapi juga riset kebijaksanaan (wisdom inquiry). Dewasa ini banyak orang ahli dari berbagai disiplin ilmu, sampai-sampai kita terjebak dan silau mengagumi berbagai keahlian mereka. Meskipun sudah banyak orang pandai dan cerdas, namun kehidupan nasional kita sebagai bangsa beradab belumlah cerdas. Padahal, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan nasional. Sudah banyak orang-orang bergelar profesor (Prof.) doktor (Dr), dokter (dr.), insinyur (Ir.), dan sebagainya. Bahkan banyak yang bergelar kyai haji (KH), pendeta, dan sejenisnya, tetapi tradisi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyelewengan, dan sebagainya berjalan terus. Yang sangat diperlukan adalah keahlian untuk membangun kehidupan bersama atau mengonstruksi bangunan kernanusiaan seutuhnya. Sains dan teknologi dipandang secara fragmentaris-tidak dalam satu kesatuan yang utuh - dan integratif dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu lain, bahkan masih ada dikotomi antara ilmu dan agama.

KEBERAGAMAAN SAKIT

Bukan agarna yang sakit, tetapi perilaku keberagarnaan penganutnya yang sakit. Pengetahuan agarnanya boleh jadi sudah sangat mendalam, tetapi pengamalannya banyak menyimpang atau disimpangkan oleh orang lain. Bahkan oleh sistem yang mengaturnya. Bagi yang beragama Islam dan lainnya, tidaklah sempurna imannya jika tetangganya masih menderita, sakit, miskin, dan bodoh. Salah satu inti keberagamaan itu adalah peduli pada nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan. Hal demikian pasti bertemu pada sernua agama. Namun dalam kenyataan masih sering terjadi konflik antar umat beragama.

PENDIDIKAN SAKIT

Rendah dan terpuruknya sistern pendidikan kita dewasa ini sudah sama-sama kita maklumi. Demokrasi pendidikan, keterbukaan, desentralisasi, otonomisasi, dan sebagainya dalam menyelenggarakan pendidikan secara resmi dan normatif sudah pula kita sosialisasikan secara meluas. Tampaknya, lagi-lagi demokrasi tidak dapat berlaku dalam masyarakat yang budaya akademiknya masih rendah (masih ketinggalan) dan sumber daya manusia (SDM)-nya belum berpendidikan tinggi. Dalam kenyataannya sistern pendidikan nasional Indonesia masih highly centralized dan diskriminatif Pernerintah dengan sangat kuat melaksanakan satu sistem pendidikan nasional lengkap dengan penyelenggaraan sekolah-sekolah atau perguruauan-

perguruannya sebagai unit pelaksanaannya. Semu yang diselenggarakan masyarakat harus mengikutinya sebagai subsistern dari satu system didikan nasional. Memang benar dalam satu. hanya ada satu. pendidikan nasional. Semua idikan dan sekolah-sekolah yang diselengkan oleh siapa pun sebagai warga negara, baik lam negeri maupun luar negeri - sekolah-sekolah kedutaan atau perwakilan Indonesia di luar eri-merupakan subsistern dari system pedidikan nasional. Namun kenyataannya, mengapa pernerintah nyelenggarakan sekolah dan berhadapan dengan olah-sekolah yang diselenggarakan oleh swasta? rat pertandingan, tentu saja sekolah-sekolah asta kalah, karena otoritas disertai kekuatan dana ~ fasilitas ada pada sekolah-sekolah negeri~uali beberapa sekolah swasta elite dan kuat yang ~miliki dana atau anggaran pendidikan yang kuat. mgapa pernerintah tidak melayani, melindungi, n menjadi wasit yang adil serta membimbingnya hingga atas nama negara, sekolah-sekolah lonesia mampu berbicara dan tampil terhormat forum Internasional.

Tampaknya, masalahnya tidak sesederhana itu. nyak kelompok masyarakat yang benar-benar rada di bawah garis kelayakan menyelenggarakan ndidikan dan persekolahan. Terhadap hal ini mang harus ditangani langsung oleh pernerintah. amun jangan kebablasan, sehingga sernua ndidikan dan perguruan yzing diselenggarakan swasta (sebagai subsistern pendidikan nasional) nyut dan tenggelam dalarn perguruan-perguruan yang dilaksanakan oleh pernerintah. lbarat dalam sistem keluarga rumah tangga, anak adalah subsistem dalain keluarga. Namun jika anak tidak berkesempatan hidup.dengan jati dirinya, hidup mandiri dan membesarkan dirinya sebagai suatu sistem tersendirl, anak tidak pernah mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi keluarganya. Justru kernandirian anak clan sukses kehidupannya di luar keluarga ibu-bapaknya, mereka makin berdaya mengharurnkan sistern keluarga ibu-bapaknya. Tampaknya konsep subsistern pendidikan perlu dikaji ulang, agar pernerintah terkurangi bebannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih besar lagi kepada masyarakat, dan masyarakatnya dapat lebih baik memberikan sumbangannya kepada bangsa dan negara. Subsistern tidak berarti hanyut dan kehilangan jati diri serta kesempatan mengembangkan diri.

Kerja pendiclikan belum disikapi dan dilaksanakan sebagai kerja akademik, tetapi masih dianggap sebagai kerja nonakadernik sebagaimana kerja kantor birokrasi, perclagangan, dan sebagainya yang mementingkan produk-produk final. Sedangkan kerja pendidikan mementingkan produk-produk proses yang semakin canggih. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan berbagai penyakit kehidupan tersebut kecuali kita harus benar-benar berani dan, kuat membangun bangsa dan negara ini bertolak dari jati diri bangsa nggunakan kekuatan dari dalam (home grown nagament) dan tidak menggantungkan dari luar. ituk itu, )alan yang paling tepat adalah embangun sistem pendidikan nasional yang iioner, jauh menjangkau ke depan, untuk semua A bangsa, tanpa ada diskriminasi. Upaya ~mbangun sistem pendidikan yang visioner ini rus dilakukan secara terus menerus tanpa ngenal kata berhenti atau selesai oleh semua iak, berorientasi membesarkan institusi ididikan dan bukan berorientasi pada mbesarkan pelaku-pelakunya. Kebesaran alumni u sa~ana yang dihasilkannya tidak diukur dari iyaknya kekayaan dan tingginya jabatan yang )erolehnya seusai belaiar dari sekolah atau rguruan tingginya, tetapi diukur dari seberapa ,ar mereka menyumbang membesarkan intitusi ndidikan nasionalnya.

Sistem Pendidikan Nasional Visioner (SPNV) cita-cita menghasilkan alumni clock builders, yaitu sarana dan cendekiawan pembuat sejarah baru bagi Indonesia sehingga mampu hidup terhormat dalam kehidupan Internasional yang maju dan beradaban. Bukan time teller, yaitu tukang cerita hanya mampu menceritakan kembali apa yang dipelajari. Konsep SPNV berambisi menjadikan pendidikan Indonesia mampu berbicara menjawab berbagai masalah dan musibah nasional. Alih-alih mengubah posisinya sebagai objek yang dibicarakan/ seperti sekarang ini menjadi subjek yang berbicara. Dengan perubahan posisi seperti itu, . diharapkan SPNV mampu mencerdaskan kehidupan individu. dan kehidupan nasional sekaligus, seperti dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945.[]

sumber : Sistem Pendidikan Nasional Visioner Prof. Dr. M. Mastuhun, M.Ed