To achieve the objectives of national development, one way to be taken is to carry out economic development. Indonesia's national development aims to realize a just and prosperous society, the material and spiritual evenly based on Pancasila and the 1945 Constitution within the Unitary State of the Republic of Indonesia's independence, sovereignty, unity and sovereignty of the people in the life of the nation is secure atmosphere, peaceful, orderly , and dynamic in a milieu free world, friendly, orderly, and peaceful. It feels heavy success of national development, especially in economics when we do not know the problems faced by this country. If we look, the problems faced in the implementation of economic development in Indonesia, among others, is a matter of population, poverty, backwardness, employment, and equitable development. It is expected that by knowing the real issues, we can make it as a foothold for the success of economic development is to try to increase national production, employment opportunities, economic stability, able to keep the balance of payments deficit to avoid overseas, seeking increase in national income, and a more equitable distribution of income . In this time, poverty reduction a priority in development back in Indonesia. This relates to the government's determination to reduce poverty rapidly until the year 2009. Such efforts related to the agenda of achieving the Millennium Development Goals ( MDGs ) by 2015 . One of the MDGs is to lower the level of poverty and world hunger.
Economic development is carried out always brings the impacts, both positive and negative. The positive impact of economic development primarily work opportunities , increase revenues , the availability of public facilities , and changes in the economic structure of society usually centered on economic sectors of the industry to switch to . And the negative impact is increasing the urbanization, pollution and environmental damage caused by waste development and use of chemical substances. To direct national policy in the field of economic development, the government has set the TAP MPR No. IV/MPR/1999 of the Guidelines.
Tujuan Pembangunan Nasional
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, salah satu cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Sangatlah berat rasanya mencapai keberhasilan pembangunan nasional terutama bidang ekonomi bila kita tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Apabila kita cermati, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia antara lain adalah masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pembangunan. Diharapkan dengan mengetahui permasalahan sebenarnya, kita dapat menjadikannya sebagai pijakan demi keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu dengan berusaha meningkatkan produksi nasional, membuka kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, mampu menjaga neraca pembayaran luar negeri agar tidak defisit, mengusahakan kenaikan pendapatan nasional, dan pemerataan distribusi pendapatan. Pada saaat ini, upaya penanggulangan kemiskinan kembali menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tekad pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin secara cepat hingga tahun 2009 mendatang. Upaya tersebut berkaitan dengan agenda pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Salah satu sasaran MDGs adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan dunia.
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selalu membawa dampak-dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan ekonomi terutama terbukanya lapangan kerja, bertambahnya pendapatan, tersedianya fasilitas umum, dan terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasa terpusat pada sektor ekonomi beralih ke industri. Dan dampak negatifnya adalah meningkatkan urbanisasi, terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Untuk mengarahkan kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi, pemerintah telah menetapkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN.
0 komentar:
Posting Komentar