KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Definisi

kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah/negara, baik langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya. Secara umum kebijakan perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut.

Politik Proteksi

Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry) dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Tujuan kebijakan proteksi adalah:

1. memaksimalkan produksi dalam negeri;
2. memperluas lapangan kerja;
3. memelihara tradisi nasional;
4. menghindari risiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan;
5. menjaga stabilitas nasional, yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain

Proteksi dapat dilakukan melalui kebijakan berikut ini.
A. Tarif dan Bea Masuk

Tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean(costum area). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor

Macam-macam penentuan tarif atau bea masuk, yaitu:

1. bea ekspor (export duties)adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (di luar costum area);
2. bea transito (transit duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain;
3. bea impor (import duties)adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara (tom area.

B. Pelarangan Impor

Pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri, dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri

C. Kuota atau Pembatasan Impor

Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri.

Tujuan diberlakukannya kuota impor di antaranya:

1. mencegah barang-barang yang penting berada di tangan negara lain;
2. untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup;
3. untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri

D. Subsidi

Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor.

E. Dumping
Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu:

1. kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar dari pada luar negeri, sehingga kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva permintaan di luar negeri.
2. terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri.

Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antarnegara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif.

Politik Autarki

Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas.